Home / berita umum / Ketua PSI Tsamara Amani Mengatakan Ketentuan Itu Telah Pas

Ketua PSI Tsamara Amani Mengatakan Ketentuan Itu Telah Pas

Ketua PSI Tsamara Amani Mengatakan Ketentuan Itu Telah Pas – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mensupport penuh ketentuan KPU yang melarang eks koruptor maju jadi calon legislatif yang juga akan tercantum dalam Aturan KPU (PKPU) . Ketua DPP PSI Tsamara Amani mengatakan ketentuan itu telah pas.

” KPU telah ada di jalur yang pas, punya arti kami tidak ingin terima serta tidak dapat terima realita kalau beberapa orang yang sempat jadi koruptor lalu kita beri ijin kembali berkontestasi dalam Pileg yang disana mereka juga akan mewakili orang-orang sekali lagi, ” kata Tsamara di Resto Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2018) .

Ia juga mengutarakan dianya menyayangkan sikap DPR yang masih tetap menampik ketentuan KPU berkaitan hal tersebut. Ia menjelaskan, partai-partai yang ada di DPR semestinya mensupport ketentuan yang di buat oleh KPU.

” Kami benar-benar menyayangkan (sikap DPR yang masih tetap tidak sepakat dengan ketentuan itu) . Juicetru parpol yang berada di DPR harusnya mensupport gagasan KPU yang demikian progresif ini jadi kiper supaya beberapa orang yang mempunyai mental korupsi sesuai sama itu tidak lalu berkontestasi dalam Pileg, ” katanya.

KPU mengatur larangan itu dalam aturan KPU atau ketentuan internal parpol masalah rekrutmen caleg. KPU menganjurkan larangan ini masuk dalam Aturan KPU Pasal 8 perihal pencalonan anggota DPRD propinsi serta kabupaten/kota. Namun saran ini tidak di setujui Komisi II DPR, yang tetaplah mau eks napi masalah korupsi tidak dilarang mencalonkan diri jadi anggota legislatif.

” Komisi II DPR RI, Bawaslu, Kemendagri menyetujui ketentuan larangan bekas napi korupsi dikembalikan aturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017, ” bunyi ikhtisar rapat Komisi II dengan KPU serta Bawaslu, Selasa (22/5) tempo hari.

Namun KPU mengakui akan tetaplah buat ketentuan larangan eks napi korupsi jadi caleg. KPU siap hadapi pihak yang kedepannya menuntut ketentuan itu ke Mahkamah Agung.

About admin